Main Article Content

Seno Gumbira
Muhammad Karim
Irsanti Asih
Solikhah
Liana Susanti

Abstract

The pattern of punishment is the basis of the question of why someone is convicted or not convicted for the criminal law maker. Restorative justice is a legal product that prioritises the recovery of victims, perpetrators, and related communities in minor criminal cases as stated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021. However, the Criminal Investigation Unit of the Bangka Resort Police was able to resolve a case of embezzlement in office that allegedly violated Article 374 of the Criminal Code by using a restorative justice approach. This study aims to determine the investigator's consideration in applying restorative justice in embezzlement cases in Bangka Police Criminal Investigation Unit and the pattern of punishment. The research method used is juridical- empirical with a statutory approach and a case approach. The consideration of investigators in applying restorative justice in cases of embezzlement in office at Satreskrim Polres Bangka is the revocation of the report from the reporting party with an amicable agreement and the reported party is willing to compensate for the losses caused by his actions and the reported party is not a recidivist. The pattern of punishment for the application of restorative justice in the settlement of embezzlement cases in this position is based on the aim of restoring the parties by considering the awareness, responsibility, and peaceful agreement of the parties which is more beneficial than the punishment that should be received and getting their rights and obligations fairly

Article Details

How to Cite
Gumbira, S., Karim, M. ., Asih, I. ., Solikhah, & Susanti, L. . (2024). Penalty patterns regarding the application of restorative justice in the resolution of embezzer cases in off. Journal of Law Science, 6(2), 319-328. Retrieved from https://www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/5058
References
Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016
Andreas C.A. Loho, Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen, Volume VIII Nomor 12, Desember 2019
Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, Dalam Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3, November 2021
Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
Devi N.H, Juanrico A.S, Iqbal T, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 2, April 2021
Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018
Herlinawati Purba, Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 Kuhp Di Polres Kota Samarinda, Journal Of Law, Volume 6 Nomor 1, 2019
Hurip A., Dadang S., Aal L.H, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP, Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Volume 2, Nomor 1, 2016
Ida B.G, Agung S.L, Luh P.S, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 3, September 2022
Jamhir and Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019
Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017
Justisi Devli Wagiu, Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan, Lex Crimen Volume IV No. 1, Maret 2015
Nazifah, Paradigma Dalam Pola Pemidanaan (Dari Model Penghukuman Fisik Ke Model Pembinaan Psikis), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, Februari 2015
Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, 2021
Ridho Rokamah, Restorative Justicebagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Justicia Islamica, Volume 10 Nomor 2, 2013
Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Surya Desismansyah Eka Putra, Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 27 Nomor 1, 2014
Tisa Windayani, Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 Kuhp Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa, Jurnal Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2019
Zainudin Hasan, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, Jurnal Malahayati (JHM),Volume 2 Nomor 1, April 2021